Transmigrasi Angkatan Darat merupakan gagasan luhur Bapak Jendral Ahmad Yani Menteri Panglima Angkatan Darat saat itu, sebagai bentuk pengejawantahan akar bangun prajurit TNI Angkatan Darat, dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat dan kembali ke rakyat, dan pengejawantahan dari pola Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta (HANKAMRATA). Gagasan luhur tersebut pula yang memberikan peluang kesejahteraan anggota TNI Angkatan Darat beserta keluarganya setelah mencapai bebas tugas dan pensiun.
Pada Tahun 1966, sebagai akibat dari peremajaan dilingkungan TNI-AD, maka segala kemampuan dana dan daya yang ada pada Angkatan Darat, lahirlah Proyek Trans-AD yang ke-2, yaitu HANURA.
Transmigrasi Angkatan Darat (TRANS-AD) II Hanura
Trans-AD II Hanura merupakan Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Propinsi Lampung setelah Proyek Transmigrasi Angkatan Darat I di Poncowati Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.
Proyek Tranmigrasi Angkatan Darat Ke-2 di Propinsi Lampung dibuka secara resmi oleh Mayor Jendral Alamsyah Ratu Prawira Negara selaku Assisten VII KASAD mewakili Pimpinan Angkatan Darat pada tanggal 17 September 1966. Kemudian Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Propinsi Lampung diberi Nama Hanura yang merupakan kepanjangan dari HATI NURANI RAKYAT. Pemberian nama tersebut dimaksudkan agar Proyek Transmigrasi Angkatan Darat ke-2 di Propinsi Lampung merupakan pencerminan keinginan para transmigran (Pensiunan Angkatan Darat) dan merupakan pencerminan kembali TNI di tengah-tengah masyarakat.
Meskipun Proyek Trans-AD II Hanura dibuka pada tanggal 17 September 1966, namun pemberangkatan keluarga transmigran baru dituntaskan pada Bulan April 1967. Lokasi Proyek berada di titik antara KM 12 dan KM 14 Jalan Raya Teluk Betung - Padang Cermin. Luas Proyek 600 Ha dengan pembagian area sebagai berikut :
- Pekarangan Keluarga Transmigran seluas 117,75 Ha
- Perladangan / Perkebunan seluas 196,25 Ha
- Area Publik, Kav Guru dan Area Cadangan seluas 286,00 Ha
Dibandingkan dengan Proyek Trans-AD yang lain, maka Proyek Trans-AD II Hanura terdapat Enclave tanah-tanah penduduk yang administasinya diluar administrasi Desa Trans- AD II Hanura. Hal ini sedikit menyulitkan pembinaan dan administrasi kependudukan di kemudian hari, seyogyanya penduduk dalam areal Enclave tersebut dapat dimasukkan dalam administrasi Desa Trans-AD II Hanura.
Anggota Trans-AD II Hanura berjumlah 157 orang yang terdiri dari :
- Dephan Pusat sebanyak 4 KK
- Kodam Sriwijaya sebanyak 12 KK
- Kodam Siliwangi sebanyak 14 KK
- Kodam Diponegoro sebanyak 86 KK
- Kodam Brawijaya sebanyak 32 KK
- Veteran sebanyak 9 KK
Proses pengkavlingan tanah, baik tanah pekarangan maupun tanah garapan telah selesai seluruhnya dan masing-masing anggota transmigran telah menerima sertifikat. Tanah kavling pekarangan dan garapan untuk Trans-AD II Hanura seluas 2 Ha Per Kepala Keluarga, dan jumlah sertifikat yang terbagikan adalah 319 buah sertifikat. Dengan demikian sertifikat tanah untuk warga Trans-AD II Hanura telah selesai seluruhnya dan batas-batas Desa telah dipasang patok-patok oleh Dit. Agraria.
Mengenai fasilitas public, Proyek Trans-AD II hanura menyediakan fasilitas pendidikan tingkat SD dan SMP yang kala itu telah berstatus Negeri. Untuk lembaga Perekonomian yang disediakan hanya Proyek Trans_AD I Poncowati dan Hanura yang telah memiliki KUD yang berbadan Hukum. Pembinaan agama sebagai bentuk kebhinekaan pada Proyek Trans-AD II hanura disediakan sarana dan prasarana tempat ibadah.
Perkembangan Pemerintahan Desa Hanura
Selama dalam pembinaan dan tanggung jawab Kordinator Pelaksana lapangan, maka secara resmi dibentuklah Pemerintahan Desa Trans-AD II Hanura. Sebagai Kepala Pemerintahan Desa ditunjuklah Mayor Mariyo dengan mempertimbangkan umur dan pangkat yang tertinggi kala itu. Mengingat usia dan kemampuanya telah menurun maka pada tahun 1967 digantikan oleh Kapten William Corne sampai tahun 1969.
Pada tahuin 1969 adalah proses awal Demokrasi dalam suksesi Kepempinan Desa, pemilihan Kepala Desa Trans-AD II Hanura dilksanakan. Sebagai Kepala Desa Terpilih yaitu Kopral satu Tugio. Namun dalam perjalanan memimpin Desa Hanura, yaitu pada tahun 1971 tepatnya bulan November Bapak Kopral Satu Tugio meninggal dunia, Untuk melanjutkan roda kepemimpinan Desa diteruskan oleh Pembantu Letnan Satu Sankardi sampai tahun 1972.
Periode 1972 - 1977 Desa Trans-AD II Hanura kembali melaksanakan pemilihan Kepala Desa Baru, dan pada saat itu terpilihlah sersan Mayor Sularno.
Selanjutnya Periode 1977 - 1982 terpilihlah Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi untuk menjabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura. Namun ditengah perjalanan kepemimpinannya Pembantu Letnan Satu Enan Setiyadi meninggal dunia pada bulan September 1978, dan Pemerintahan Desa diteruskan oleh Sersan Mayor Supardi sebagai Pejabat Kepala Desa Trans-AD II Hanura sampai tahun 1980.
Pada tanggal 27 Desember 1978 berdasarkan Surat Perintah Panglima Komando Daerah Militer II Sriwijaya Nomor: SPRIN/2549/XII/1978, seluruh Proyek Transmigrasi Angkatan Darat di Propinsi Lampung (6 Proyek Transmigrasi) diserahkan pengelolaanya kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung. Serah terima Proyek Transmigrasi dilakukan pada tanggal 14 Februari 1979 di Trans-AD I Desa Poncowati.
Pada masa persiapan dan pembenahan Desa Trans-Ad II Hanura untuk diserahkan kepada Pemerintah Daerah Propinsi Lampung dalam hal ini dibawah pembinaan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, saat itu Desa hanura dibawah kepemimpinan Pembantu Letnan Dua M.Gunung dari tahun 1980-1990.
Semenjak diberlakukanya pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan, maka penyelenggaraan Pemerintah Desa mengacu pada Undang-Undang No.5 tahun 1979, oleh karena itu suksesi Kepemimpinan Desa segera dipersiapkan sesuai dengan UU yang berlaku.
Untuk menjalankan Roda Pemerintahan Desa sekaligus untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa yang baru ditunjuklah Sukarsono sebagai Pejabat Kepala Desa Hanura sampai tahun 1993. Oleh karena suksesi kepemimpinan Desa belum dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan, maka Pejabat Kepala Desa Hanura Langsung dibawah kendali Camat Padang Cermin kala itu Badril Amiril dari tahun 1993-1995.
Pemilihan Kepala Desa baru dapat terlaksana pada tahun 1995, saat itu Suroto terpilih menjadi menjadi Kepala Desa Hanura dari tahun 1995-2005. Pada Bulan Maret 2005 diselenggarakan pemilihan Kepala Desa Hanura yang baru, terpilihlah Samino dari tahun 2005 - 2011.
Dari tahun 2011 - 2012 terjadi kekosongan Kepala Desa, maka di angkatlah Sukarsono, sebagai pejabat Sementara Kepala Desa Hanura, untuk mempersiapkan pemilihan Kepala Desa Hanura yang Definitif. Pada tahun 2012 terpilihlah Kepala Desa Baru yang definitive yaitu Chodri Cahyadi hingga tahun 2018 selanjtunya Pada tahun 2019 Kepala Desa Baru yang definitive yaitu Rio Remota hingga sekarang.
